Dewan Desak Sittiara Dievaluasi

Dinilai Tak Bekerja 

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram melihat pimpinan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Sittiara Kinang. Dewan menilai Sittiara hanya menyibukkan diri dengan tuntutannya, sementara tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik tidak dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan anggota komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Sampara Syarif, kemarin. Menurutnya, sejak dilantik Februari lalu, Sittiara tak mampu menunjukkan kinerja dan malah sibuk malah menuntut pimpinanya sendiri, yakni Wali Kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Sebagai anak buah yang baik dan loyal, mestinya harus menerima ditempatkan dimana saja. Apalagi KP3S inikan sama saja jabatan strategis," kata Sampara.

Sampara menilai, tuntut menuntut bukanlah permasalahan karena merupakan hak sepenuhnya pegawai yang tidak puas dengan keputusan pimpinan. Hanya saja ia menyesalkan hal itu karena berimplikasi pada tugas dan tanggungjawabnya sebagai pegawai.

Disisi lain, visi-misi Danny untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik dibutuhkan kerjasama oleh seluruh aparatur di pemerintahan. "Alangkah lebih baik bila mereka ini konsen menjadikan Makassar dua kali tambah baik, ketimbang keluyuran sana sini menuntut pimpinannya sendiri hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi," ujarnya.

Sementara Sittiara yang dikonfirmasi membantah jika dirinya tidak bekerja karena setiap hari bekantor di balaikota. "Saya setiap hari masuk di kantor,"katanya.

Saat dimintai komentar terkait tujuannya menggugat Wali Kota Makassar, dirinya enggan berkomentar lebih lanjut. Sebab hal itu telah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. "Kami sepakat kalau yang terkait dengan gugatan kita sudah serahkan ke kuasa hukum yang komentar,"ujarnya.

Sebelumnya, Danny menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak membutuhkan seorang pengkhianat di pemerintahannya saat ini. Danny akan berusaha mencari tahu siapa orang yang membocorkan surat tersebut dan sudah menimbulkan masalah polemik tentang keabsahan Perwali yang ada di KP3S tersebut.

“Saya sudah menyuruh tim untuk cari tahu siapa yang bocorkan itu, kalau saya sudah dapatkan orangnya. Maka dengan tegas saya bilang Pemerintah Kota (Pemkot) tak butuh seorang pengkhianat, “tegas Danny.

Danny menambahkan, benar salah satu anggota komisi KP3S yang telah terbukti membocorkan atau dengan sengaja merusak apa yang ada dalam aturannya. Maka kata dia, tak segan-segan untuk memberikan sanksi keras kepada oknum tersebut. "Selain Pemkot Makassar tak butuh pengkhianat, saya juga bakal kasih sanksi keras bagi yang terbukti melakukan hal tersebut, "tambahnya. (rah-kas)