Penegak Hukum Terlibat Narkoba

Yang Berantas Narkoba Siapa ?

SULSEL - Dalam sepekan, belasan anggota polisi dan TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba terjaring. Yang paling mencengangkan adalah kasus Komandan Kodim 1408/BS Makassar, Kolonel Inf Jefri Octavian Rotti dan Kapuskodal Kodam VII Wirabuana, Letkol Inf Budi Iman Santoso di D'Maleo Hotel bersama lima warga sipil.

ils. int

Mereka adalah aparat yang seharusnya bertugas memberantas narkoba, melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun bukannya menjalankan fungsinya, mereka malah ikut terjurumus barang haram tersebut.

Kriminolog dari Universitas Bosowa, Ruslan Renggong, mengatakan, fakta di lapangan yang memperlihatkan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba ini memang sangat memperihatinkan. Pihak yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan dan perang terhadap narkoba sesuai instruksi oleh para petinggi negara, justru menjadi pelaku. "Kalau orang, oknum atau pihak yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan narkoba ini justru terlibat, siapa lagi yang akan memberantas narkoba di negeri ini?" kata Ruslan, kemarin.
Ruslan juga mengatakan, integritas dari para aparat penegak hukum terlebih harus menjadi perhatian dalam pemberantasan narkoba ini.

Hal ini dikatakannya, agar proses atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pemberantasan narkoba bisa benar-benar efektif dan optimal. "Kalau masih ada oknum aparat yang terlibat, tentunya akan sangat sulit untuk bisa benar-benar memberantas peredaran narkoba ini. Intehritas aparat penegak hukum terlebih dahulu harus benar-benar di kedepankan," ujarnya.

Menurutnya, institusi penegak hukum terlebih dahulu harus bisa membersihkan dan menjaga integritas institusi dan anggotanya sebelum melakukan penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di kalangan masyarakat. "Harus dilakukan perbaikan dan pembersihan di dalam tubuh institusi penegak hukum terlebih dahulu untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memang benar-benar berintegritas dan bersih dari keterlibatan dengan bisnis haram ini," ucapnya.

Pemberantasan dan perang terhadap narkoba di negeri ini, lanjutnya, akan sulit dilakukan apabila aparat negara masih terlibat di dalamnya, baik itu sebagai pengedar atau pun pengguna. Tertangkapnya oknum aparat penegak hukum dan aparat pertahanan negara karena terlibat kasus narkoba, dikatakannya sangat kontraproduktif dengan tupoksi para penegak hukum, dan akan semakin memunculkan rasa pesimis dikalangan masyarakat.

Penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba ini dikatakannya harus dilakukan tanpa pandang bulu. Karena hanya dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bisa kembali pulih. "Siapapun dia, darimana pun asal institusinya, itu harus ditindak tegas. Ini bukan permasalahan institusi tetapi oknum yang merusak nama institusi. Sehingga, institusi harusnya bisa memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat," ujarnya.

Lebih lanjut Ruslan mengatakan, alangkah baiknya institusi-institusi negara khususnya institusi aparat penegak hukum terlebih dahulu melakukan pembersihan dari dalam tubuh institusinya terlebih dahulu. "Tidak akan bisa membersihkan lantai kalau yang dipakai untuk membersihkan itu sapu yang kotor. Bagaimana mau memberantas narkoba kalau masih ada oknun anggotanya yang terlibat. Sebaiknya itu yang terlebih dahulu diperangi dan diberantas," tutupnya.

Maka dari itu, jika para oknum petugas keamanan ikut terlibat dalam penggunaan barang haram tersebut, maka siapa yang akan memberantas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut agar tidak seenaknya menjual bebas di masyarakat. Hal ini untuk menekan korban penyalahgunaan narkoba yang bisa berdampak pada masa depan generasi bangsa ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahmatika Dewi, mengatakan bahwa Sulsel darurat narkoba, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak tertentu karena ini akan merusak. Anggota Komisi E, Andi Cecep Lantara, menegaskan dan berharap, agar masyarakat tetap mempercayakan pemberantasan narkoba kepada pihak penegak hukum, karena kejadian yang terjadi akhir-akhir ini merupakan oknum atau person. "Saya berharap kita semua untuk terus percaya kepada penegak hukum, karena ini yang terlibat oknum, bukan lembaganya," ujarnya.

Menurutnya sejauh ini, pihak polri dan TNI sudah banyak memberantas peredaran narkoba, baik melalui penerbangan atau lintas laut, dan mengapresiasi sejauh ini tes urine yang dilakukan oleh BNN dengan bantuan kepolisian dengan TNI. Maka dari itu dirinya menginginkan agar hal tersebut bisa dilakukan kepada semua lembaga.

Pengamat Sosial Unhas Muh Ramli mengatakan, pengaruh narkoba sudah sangat luas dan menjalar ke semua lini. Ini mengancam generasi bangsa yang punya moral bobrok. Bahkan orang-orang yang selama ini dianggap menjunjung tinggi keadilan, malah ikut terlibat memakai obat haram tersebut.
Meskipun pemakai narkoba di kalangan TNI dan Polri hanya dilakukan person to person, namun citra kedua lembaga tersebut tercoreng. Sebab lembaga tersebut dianggap sebagai pengayom, dan kiblat masyarakat utuk memberikan contoh perilaku yang baik sebagai penegak hukum. (opa-kas-rah/awy)

Masyarakat Tak Percaya

Kriminolog, Andi Halim Amin mengatakan, jika ada tes urine kedua yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel soal penangkapan Dandim Makassar bersama lima warga sipil di D'Maleo Hotel, pastinya akan membuat masyarakat tidak percaya lagi. Sebab melihat dari pemeriksaan awal itu, sudah menyatakan semua positif menyalahgunakan narkotika.

"Apa yang diperiksa berikutnya bukan berarti diragukan, tetapi sepertinya semacam ada mau menutupi. Kenapa ? karena tes urine yang pertama sudah jelas positif lalu dibelakang dikatakan negatif. Ini membuat masyarakat akhirnya sedikit kurang percaya tentang adanya tes urine," kata Halim, kemarin.

Sementara itu, Kepala Staf Kodam (Kasdam) VII/Wirabuana, Brigjen TNI Supartodi meninjau langsung pemeriksaan Dandim 1408/BS Makassar, Kolonel Infanteri Jefri Oktavian Rotti dan Kapuskodal Ops Kodam VII Wirabuana Letnan Kolonel (Letkol) Budi Santoso di Pomdam VII/Wirabuana, Jalan Wolter Monginsidi 19A Makassar, kemarin.

Supartodi menjelaskan, kunjungan tersebut untuk melihat kesehatan dua perwira menengah (Pamen) yang masih diperiksa di Pomdam VII/Wirabuana tersebut. "Saya ke sini karena ini anggota saya, keluarga besar saya. Saya mau tahu keadaannya, mau pastikan kesehatannya," kata Supartodi.

Terkait proses hukum, Supartodi mengatakan masih dalam proses pemeriksaan dan pihaknya tetap menunggu hasil pemeriksaan kedua Pamen tersebut di Denpom VII/Wirabuana.

Diketahui, Haji Nasri, salah satu dari lima warga sipil yang terjaring beberapa waktu lalu kembali menjalani pemeriksaan tambahan di  BNNP Sulsel, kemarin.

Kepala BNNP Sulsel Brigjel Pol Agus Budiman Manalu mengatakan, kedatangan Nasri untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Agus menjelaskan, proses tahapan pemeriksaan yaitu mengambil sampel rambut dan darahnya. Dari hasil asesment, Nasri mengaku hanya diajak minum dan tak mengetahui terkait adanya narkoba dalam minumannya. (fly/awy)