OJK Rekomendasikan BPD Salurkan KUR

JAKARTA - Setelah menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sekitar 22% menjadi 12%, pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini, keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.

OJK

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulya E Siregar bilang, perluasan debitur KUR ini akan berdampak baik bagi penyerapan KUR. Meski demikian, menurut Mulya, yang harus diperhatikan adalah kesepakatan mengenai besaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) antara perusahaan penjaminan dengan bank penyalur KUR.

"Besaran untuk IJP yang sampai sekarang masih didiskusikan," ujar Mulya.
Selain itu, wasit lembaga keuangan ini juga telah menyampaikan daftar Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang direkomendasikan untuk turut serta menyalurkan KUR. "Kami sudah merekomendasikan daftar BDP untuk mengikuti penyaluran KUR. Tapi keputusannya ada di Kemenko," ucapnya.

Catatan saja, penyaluran kredit usaha rakyat sampai saat ini masih seret. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian dari total anggaran KUR senilai Rp 30 triliun, sampai dengan 30 September kemarin baru tersalur Rp 4,24 triliun saja.

Penyaluran tersebut berasal dari tiga bank. Pertama, BRI senilai Rp 3,5 triliun dari target penyaluran KUR lewat bank tersebut yang pada tahun 2015 ini mencapai Rp 21,4 triliun.
Kedua, Bank Mandiri yang mencapai Rp 350 miliar dari target penyaluran KUR bank tersebut yang pada tahun 2015 ini ditetapkan mencapai Rp 3,2 triliun. Dan Ketiga, BNI yang baru mencapai Rp 159 miliar dari total target penyaluran KUR sebesar Rp 3,2 triliun yang ditetapkan untuk bank tersebut.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, misalnya. Bank pelat merah nomor wahid itu mengklaim, saat ini, pihaknya masih mengutamakan penyaluran KUR untuk usaha produktif yang sudah jalan.

"Yang bisa menerima adalah keluarga pegawai berpenghasilan tetap yang punya usaha produktif dan dinilai layak untuk dibiayai dengan KUR," ujar M Irfan, Direktur BRI, Kamis (8/10).

Kendati demikian, BRI, Irfan menegaskan, menyambut hangat perluasan sasaran nasabah KUR ini. Hal ini dipercaya akan menimbulkan semangat wirausaha baru. "Agar semakin banyak pengusaha mikro, dan kecil yang punya usaha produktif mendapat akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya," terang dia.

Sejak moratorium program KUR pada akhir tahun lalu dan kembali dijalankan mulai 18 Agustus 2015 hingga 6 Oktober 2015, penyaluran KUR BRI mencapai Rp 3,9 triliun (KUR baru) kepada 247.649 debitur.

Adapun, dari sisi sektor usaha, penyebaran KUR BRI selama ini banyak diserap oleh pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan. "Rasio kredit bermasalah KUR baru belum ada. Tetapi, tunggakan dari KUR lama masih di bawah 5%," pungkasnya.
Editor: Hendra Gunawan. (jpnn-tri/niz)